Dalam lingkup institusi pendidikan, kampus menempati urutan paling banyak terjadi kekerasan seksual (27 persen), kemudian pesantren atau pendidikan berbasis islam sebanyak 19 persen. Tingkat SLTA sebanyak 7 persen, SMP, TK, SD dan SLB masing-masing 3 persen. Selain itu, lingkungan kampus menduduki area publik nomor 3 setelah jalanan dan alat transportasi dalam hal kerentanan kasus kekerasan seksual. Survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian karena khawatir terkena stigma.
Kampus yang pada dasarnya berisikan kaum terpelajar justru menjadi tempat bagi predator seksual berbungkus intelektual. Suatu ironi yang saat ini kita hadapi bahwa data tersebut merupakan fakta pendidikan kita yang selama ini jarang disadari. Isu kekerasan seksual di kampus layaknya gunung es yang hanya sedikit terlihat di permukaan. Ini disebabkan mayoritas korban kekerasan seksual tidak melapor karena adanya ketakutan. Mereka takut bahwa itu menjadi bumerang baginya, mencemari nama baiknya dan insitusi. Tidak jarang juga ketakutan diakibatkan oleh ancaman dan intimidasi dari pelaku. Mahasiswi dibuat tidak berkutik jika sudah berurusan dengan nilai, skripsi dan kelulusan.
Korban justru malah sering disalahkan. Orang-orang masih menghubungkan antara cara berpakaian sebagai faktor kekerasan seksual. Padahal, predator seksual hanya melihat hasrat binatangnya saja. Siapapun bisa menjadi mangsa mereka (mayoritas perempuan). Miskonsepsi tersebut tidak jarang juga dipakai oleh penegak hukum. Akibatnya, korban yang seharusnya mendapatkan penanganan dan perlindungan malah menjadi objek cercaan (victim blaming). Tentunya, masih banyak miskonsepsi lainnya terkait isu ini. Kebanyakan orang hanya berhenti pada stigma dan labeling tanpa mau memahami jantung persoalan.
Jika kita telusuri, kekerasan seksual merupakan buah dari pohon sosial yang tidak adil. Pohon ketidakadilan itu bernama ketidaksetaraan gender (diskriminasi gender) yang selama ini bersembunyi dalam budaya patriarki. Masyarakat patriarki memposisikan perempuan sebagai manusia nomer dua (inferior), tubuhnya sebagai objek dan penuh label-label yang tidak adil. Maka hal yang wajar apabila laki-laki yang menggoda sedangkan perempuan yang digoda. Laki-laki sebagai subjek aktif sedangkan perempuan objek pasif. Area publik lebih dominan dikuasai oleh laki-laki sedangkan perempuan tersingkir dalam ranah domestik. Keistimewaan perempuan akhirnya diukur dari kepandaiannya dalam mengurusi tugas rumah dan melayani laki-laki. Sehingga, hal ini dapat membatasi ruang gerak perempuan dan membuat perempuan terbojektifikasi.
Budaya patriarki sudah seharusnya kita tebang, robohkan dan cabut sampai keakar-akarnya. Oleh karenanya, pendidikan merupakan perkakas yang paling ampuh untuk menebang pohon itu. Pendidikan sebagai alat transformasi nilai seharusnya bukan hanya melenggengkan dan mengkonservasi nilai yang sudah ada melainkan juga harus merevisi dan memperbaiki. Maka dari itu, budaya patriarki harus bongkar dan diganti dengan budaya yang berkeadilan yakni kesetaraan gender.
Mewujudkan kesetaraan gender melalui dan dalam pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Siswa-siswi harus diberi pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia yang setara, memiliki hak dan kesempatan yang sama. Kurikulum kita harus menyadarkan bahwa ketua kelas tidak harus laki-laki, bahwa perempuan dalam organisasi tidak harus dibebankan dalam seksi konsumsi, bahwa tugas dan peran seseorang tidak diukur oleh jenis kelamin melainkan dari kapasitasnya.
Penting untuk kita refleksikan bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini. Apakah budaya patriarki justru bersembunyi dalam pendidikan kita atau pendidikan kita telah menebas budaya tidak adil tersebut. Hemat pikir saya, berbagai kasus kekerasan seksual/diskriminasi berbasis gender merupakan indikasi gagalnya pendidikan kita dalam menjelankan tugas pembebasan dan pencerahan. Dalam kasus nyata banyak guru maupun bahan pelajaran yang melesetarikan patriarki. Guru-guru kita masih mengajarkan bahwa perempuan harus seperti ini, perempuan dituntut seperti itu & larangan bersifat patriarkis. Pendidikan dominan mengkontruksi laki-kaki dan perempuan sebagaimana yang telah ada dalam masyarakat patriarki. Sehingga pengajaran tentang bagaimana kesetaraan gender tidak ada dalam pendidikan selama ini.
Kekerasan seksual merupakan satu dari banyaknya akibat ketidaksetaraan gender yang lahir dari sistem tidak adil (patriarki).Kekerasan seksual akan teratasi jika kesetaraan gender tercipta. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pendidikan untuk mewujudkan iklim yang berkestaraan melalui pengajaran dan keteladanan.Jangan sampai pendidikan yang idealnya membebaskan dan mencerahkan justru tumpul dalam menebas ketidakadilan.
Nurita Duwi. (2021). Nadiem Makarim Sebut Kekerasan Seksual di Kampus Sudah Pandemi. Diakses dari https://nasional.tempo.co/amp/1527799/nadiem-makarim-sebut-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-sudah-pandemi
Komentar
Posting Komentar